Lebak.Matasosial.Com, Pandeglang – Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) lakukan Audiensi di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Senin (10/7/2023).
TURKI lakukan audiensi di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, untuk pertanyakan tiga (3) unit Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) di Pandeglang yang diduga terbengkalai serta tidak dikelola secara maksimal.
Disinyalir banyaknya Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang terbengkalai dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang kini telah menuai kritik publik.
Menurut Tb. Aujani selaku Ketua Komunitas Aktifis TURKI dalam audiensinya mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil investigasi timnya di lapangan hampir semua BBIAT di Pandeglang tidak dikelola secara maksimal, bahkan terbengkalai layaknya rumah hantu. Padahal setiap aset Pemerintah Daerah itu ada anggarannya, baik dari APBD, DAK APBN, ataupun Bantuan Keuangan Provinsi.
“Berdasarkan hasil investigasi kami seharusnya di setiap aset Pemerintah Daerah itu ada anggarannya, baik untuk pembangunan, perehaban, pemeliharaan, ataupun operasional. Namun ketika manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, lantas apalah artinya semua itu,” tegas seorang aktifis muda yang sangat progresif ini.
Sedangkan menurut Aning Hidayat selaku peserta audiensi menambahkan, bahwa pihaknya sangat kecewa melihat kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran tanpa bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
“Kami sangat kecewa melihat kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran tanpa bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kita bisa melihat BBIAT di Kecamatan Cipeucang, Banjar, dan Cimanuk yang terbengkalai kondisinya. Maka itu inspektorat Kabupaten Pandeglang dan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten harus segera melakukan audit LPJ dan SIDAK ke lokasi BBIAT yang ada di Pandeglang,” imbuhnya.
Sementara menurut Fatmawati selaku perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa keterbengkalaian BBIAT di Kabupaten Pandeglang itu disebabkan lantaran minim bahkan nyaris tidak ada anggaran dari Keuangan Pemerintah Kabupaten untuk mengurus serta mengelola BBIAT secara maksimal.
“Keterbengkalaian BBIAT di Kabupaten Pandeglang itu disebabkan minim serta nyaris tidak ada anggaran dari Keuangan Pemerintah Kabupaten untuk mengurus serta mengelola BBIAT secara maksimal,” tandasnya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, tidak dapat menghadiri kegiatan audiensi yang sudah diagendakan bersama komunitas aktifis TURKI lantaran ada kegiatan lain di luar Kantor.
(Feri F Kaperwil Banten)
